Pengangguran Intelektual dan Kualitas Pendidikan Nasional

Category: Kolom 2

Mendefinisikan pengangguran bukan pekerjaan yang lebih mudah dibanding mengidentifikasi siapa pengangguran. Namun biarkan orang lain yang membahasnya. Seharusnya! Menyoal fenomena pengangguran intelektualis saat ini tidak bisa dipisahkan dari hikayat keberadaan mereka sebelumnya. Mengetahui dari mana kaum tersebut berasal tentu merupakan satu fase untuk mengantarkan sebuah jawaban atas pertanyaan, ‘siapa berutang siapa’?

Pesta besar dunia kampus, akad gelar sarjana tersaji beberapa waktu yang lalu di mimbar-mimbar civitas akademika. Dalam gelaran prosesinya pun tak pernah luput dari wejangan normatif, ‘agar ilmu yang telah diperoleh dapat diaplikasikan di masyarakat’. Tak absen dari mimbar gelanggang akademisi tersebut Universitas Muhammadiyah Surakarta pun turut membingkai euforia tersebut.

Statistik Sarjana dan Pengangguran Terbuka
Tak disangka, UMS berhasil mewisuda 1.753 orang. Tak ubahnya dengan Universitas Sebelas Maret yang turut mewisuda 1.463 orang pada Kamis (1/3/2012). Dari dua perguruan tinggi saja sudah mencapai nilai yang tidak sedikit untuk wilayah Surakarta, terlepas dari persebarannya.

Faktanya lagi, berdasarkan berita resmi statistik Badan Pusat Statistik (BPS), 7 November 2011, pada bulan Februari 2011 8,12 juta (6,8%) angkatan kerja Indonesia adalah pengangguran terbuka, dan sekitar 600 ribu (7,6%) orang di antaranya adalah sarjana.

Sementara Berdasarkan data Direktorat Pendidikan Tinggi 22 Maret 2010, sarjana (S1) yang menganggur Februari 2007 sebanyak 409.900 orang. Tahun 2008 bertambah 626.200 orang. Apabila setiap tahun kenaikan rata-rata 216.300, Februari 2012 ada lebih dari sejuta penganggur terdidik.

Sajian data faktual tersebut seolah menanyakan kembali orientasi serta kualitas pendidikan perguruan tinggi Indonesia saat ini, atas angka tersebut tidak bijak apabila sarjana dijadikan satu-satunya obyek untuk mencari serta menentukan dari mana angka 600 ribu (7,6%) tersebut.

The World Bank (2005) menemukan perbandingan akses dan kualitas tentang prestasi pendidikan di beberapa negara, seperti Jepang, Korea, Hongkong, Australia, Thailand, dan Indonesia. Tampak bahwa pendidikan di Indonesia hanya mencapai tingkat-tingkat berpikir (ranah kognitif) rendah, yaitu pengetahuan, pemahaman dan aplikasi, sedangkan untuk tingkat-tingkat berpikir yang tinggi seperti analisis, evaluasi dan kreatif masih sangat rendah.

Dari Hikayat Agen Perubahan Hingga Fenomena Pengangguran Intelektual
Perguruan tinggi dan sarjana merupakan satu bagian. Manusia dan feses pun sebagai analogi yang pas untuk menggambarkan hubungan keduanya. Artinya, bahwa membuka kembali ingatan kita dari mana asal muasal sarjana adalah hal penting untuk menyikapi problem pengangguran intelektual saat ini.

Setidaknya, dengan mengetahui raison d’etre munculnya perguruan tinggi, sekaligus lahirnya sarjana, akan membawa pada sebuah pemahaman sejauh mana ‘absennya perguruan tinggi’ dalam konteks ini.

Bahwa banyaknya jumlah sarjana yang menganggur, bisa jadi sebagai peringatan bahwa orientasi perguruan tinggi saat ini, salah satunya, adalah komersialisasi. Kenapa tidak? Sebagai perbandingan, H. Tilaar dalam buku Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad ke-21, mengutip Ortega Y Gasset, tujuan pendidikan tinggi adalah mengajar riset dan pengabdian masyarakat dalam bentuk pengembangan profesionalisme.

Bahayanya adalah ketika tidak ada yang menyentuh masalah disparitas kondisi sarjana saat ini dengan wacana-wacana besar dalam kampus. Adapun career development maupun study advisory centre hanya potongan formalitas saja. Atas janji konstitusi (Pasal 27 ayat 2) di mana keberadaan pemerintah dan perguruan tinggi dalam problem ini?

Memperhatikan promosi beberapa perguruan tinggi di awal tahun ajaran baru 2012, rasa-rasanya tidak berbeda dengan memperhatikan iklan produk permen. Semua fasilitas dan hal-hal terbaik yang dimiliki seolah dijadikan nilai tawar, kecuali jaminan pekerjaan yang layak dari perguruan tinggi terhadap sarjana.

Hal tersebut sangat relevan dengan logika hukum konsumen, baik perguruan tinggi maupun sarjana, adalah dua posisi yang diblokir dengan klausul baku. Bukan kesalahan produsen apabila konsumen tidak mempelajari dan menerapkan klausul baku. Begitu pun dalam konteks ini. Sehingga entah kepada siapa sarjana menagih utangnya?

Related Articles

7ads6x98y